JAKARTA – Sebagian kita mungkin ada yang bertanya-tanya tentang, “Apakah Islam merupakan syariat Samawi yang pertama kali menetapkan sistem poligami, ataukah poligami itu dahulunya dibolehkan tanpa batasan dan tanpa syarat, lalu Islam membatasi dan membenahinya?” Ada lima fakta sejarah yang mencakup jawaban atas pertanyaan ini yang insya Allah akan kami sampaikan, kemudian kami tunjukkan dalil yang menguatkan masing-masing dari fakta tersebut: Fakta Pertama: Bahwa Islam bukanlah yang pertama kali mensyariatkan sistem poligami. Sejarah telah membuktikan, bahwa sistem poligami merupakan hal yang lazim (berlaku luas) sebelum kemunculan Islam di tengah banyak bangsa, di antaranya: Bangsa Ibrani, bangsa Arab pada masa Jahiliyah, bangsa-bangsa Slavia atau Slavia-Turkiyah—yaitu bangsa yang menjadi asal-usul mayoritas penduduk dari negara-negara yang kita sebut sekarang sebagai Rusia, Lituania, Estonia, Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia—serta pada sebagian (bangsa Jermaniyah dan Sakson), yaitu bangsa yang menjadi asal-usul mayoritas penduduk dari negara-negara yang kita sebut sekarang sebagai Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.[1] Fakta Kedua: Bahwa sistem ini tidak hanya terbatas pada umat-umat yang memeluk agama Islam saja. Bukti terbesar dalam hal ini ialah, bahwa sistem poligami masih tetap tersebar (dipraktikkan) hingga hari ini di tengah beberapa bangsa yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Islam, sebagaimana yang terjadi di Afrika, India, Tiongkok (Cina), dan Jepang.[2] Fakta Ketiga: Sama sekali tidak ada kaitannya antara agama Nashrani pada asal-usulnya dengan pengharaman sistem poligami. Buktinya, tidak terdapat di dalam Injil, tidak pula di dalam risalah para rasul—yaitu kitab-kitab Perjanjian Baru menurut orang-orang Nasrani. Tidak ada pula di dalamnya teks yang shariih (gamblang) yang menunjukkan atas pengharaman poligami. Bahkan, terdapat dalam sebagian risalah Paulus—rasul besar agama Kristen—yang memberikan penjelasan, bahwa poligami itu diperbolehkan. Di mana ia berkata dalam risalah pertamanya kepada Timotius, “Wajib bagi seorang uskup untuk menjadi suami dari satu istri saja.” Dalam perkataan ini terdapat dalil yang sangat jelas, bahwa diperbolehkannya poligami bagi selain uskup. Dan dalam Taurat (kitab Perjanjian Lama), yang merupakan asal-usul bagi agama Kristen menurut orang-orang Nasrani, membolehkan poligami tanpa batasan dan tanpa syarat. Dr. Al-Haufi pernah mengatakan, “Sesungguhnya pensyariatan poligami telah ada pada masa Bani Israil sebelum datang kepada mereka Nabi Allah, Musa ‘alaihis salam, yang kemudian beliau menetapkannya. Bahkan syariat pada saat itu mewajibkan atas seorang lelaki yang memiliki saudara, kemudian saudaranya ini meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang istri dan tidak memiliki anak, untuk menikahi wanita tersebut dan menggabungkannya ke dalam tanggungannya, meskipun ia (si laki-laki tersebut) sudah dalam keadaan menikah. Demikian pula dengan apa yang telah dibolehkan dalam Taurat, poligami adalah perbuatan yang mubah dalam agama Kristen selama tidak terdapat di dalam Injil teks yang menyelisihinya. Dan tidak ada di dalam Injil—sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya—teks yang mengharamkan poligami. Sungguh telah terbukti secara sejarah, bahwa sebagian orang-orang Kristen terdahulu dan di antara para pemuka di gereja, banyak dari mereka yang memiliki banyak istri. Bahkan Westermarck—seorang ilmuwan tepercaya dalam sejarah pernikahan—pernah mengatakan, ‘Sesungguhnya poligami, dengan pengakuan dari pihak gereja, tetap bertahan (berlangsung) hingga abad ke-17 Masehi. Hal itu sering kali berulang dalam banyak kasus yang tidak terhitung jumlahnya oleh gereja maupun negara.’[3] Bahkan lebih dari itu, sebagian kaum Nashrani berpendapat tentang wajibnya poligami. Pada tahun 1531 M, sekte Anabaptis di Munster menyerukan secara terang-terangan bahwa seorang Kristen—hak seorang Kristen—seharusnya memiliki beberapa istri. Dan sekte Mormon menganggap bahwa poligami merupakan sistem ketuhanan yang suci.”[4] Jurji Zaidan mengatakan, “Di dalam agama Nashrani tidak ada teks gamblang yang melarang para pengikutnya untuk menikah dengan dua wanita atau lebih. Kalau saja mereka menghendaki, niscaya poligami itu sah-sah saja di kalangan mereka. Akan tetapi, para pemimpin mereka terdahulu memandang bahwa mencukupkan diri dengan satu istri itu lebih dekat untuk menjaga tatanan dan keutuhan keluarga. Praktek monogami tersebut dahulunya sudah membudaya di Kekaisaran Romawi, sehingga para pemimpin itu tidak merasa kesulitan untuk mentakwil ayat-ayat pernikahan, sampai akhirnya menikah dengan lebih dari satu wanita menjadi haram hukumnya sebagaimana yang masyhur sampai saat ini.” Dari apa yang telah disebutkan, menjadi jelaslah bahwa orang-orang Nashrani terdahulu di Eropa hanyalah berjalan di atas sistem monogami (satu istri) karena mayoritas bangsa-bangsa Eropa penganut paganisme (penyembah berhala) yang menjadi tempat menyebarnya agama Nashrani kala itu—yaitu bangsa Yunani dan Romawi—memiliki tradisi yang mengharamkan poligami yang pada asalnya sah bagi mereka. Ketika mereka memeluk agama Nashrani, mereka tidak mengubah tradisi pernikahan mereka, melainkan tetap melanjutkan apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka yang terdahulu berupa sistem monogami. Oleh karena itu, sistem monogami di kalangan mereka bukanlah sistem baru yang dibawa oleh agama Nashrani yang mereka peluk. Melainkan, itu adalah sistem lama yang telah dipraktikkan sejak masa paganisme pertama mereka. Segala perkara yang terjadi setelah itu; aturan-aturan gereja yang baru kemudian membiasakan diri dengan sistem monogami ini, lalu menetapkan pandangannya untuk mengharamkan poligami. Setelah itu, mereka menetapkan pengharaman ini—secara dusta dan kebohongan—kepada agama Nahsrani.[5] Dr. As-Siba’i mengatakan, “Kita melihat bahwa umat Nashrani modern mengakui praktik poligami di wilayah Afrika Hitam (Sub-Sahara).[6] Ketika misi-misi penginjilan (misionaris) datang ke sana, mereka dihadapkan pada realitas sosial yang nyata, yaitu maraknya praktik poligami di kalangan masyarakat Afrika penganut paganisme. Para misionaris ini menyadari, bahwa jika mereka bersikeras melarang poligami, hal tersebut akan menjadi penghalang besar bagi masyarakat setempat untuk memeluk agama Nashrani. Oleh karena itu, mereka akhirnya menyerukan agar umat Kristen di Afrika diperbolehkan berpoligami tanpa batasan jumlah tertentu.”[7] Hal ini juga ditegaskan oleh Mr. Norgie, penulis buku “Al-Islaam wa an-Nashraaniyyah fii Awaasith Ifriqiyyaa,”[8] saat memaparkan fakta ini, ia mengutip perkataan para misionaris tersebut, “Bukanlah kebijakan yang bijak jika kita ikut campur dalam urusan sosial masyarakat paganisme yang sudah menjadi tradisi mereka. Tidak bijaksana pula jika kita melarang mereka menikmati hubungan pernikahan yang sudah ada, selama mereka mau mengimani agama Al-Masih (Nashrani). Bahkan, hal itu sebenarnya tidak berbahaya selama kitab Taurat masih berlaku—di mana Taurat adalah kitab suci yang harus dijadikan landasan dasar iman dalam Nashrani yang menghalalkan poligami. Terlebih lagi, Al-Masih sendiri telah menegaskan hal tersebut dalam sabdanya, ‘Janganlah kalian menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya.’ Atas dasar itulah, pihak gereja akhirnya secara resmi mengumumkan pembolehan praktik poligami tanpa batas bagi umat Kristen di Afrika. Dengan demikian, mereka tampak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu secara umum