JAKARTA – Diharamkannya zina dalam Islam memiliki hikmah besar, salah satunya untuk menjaga kejelasan nasab atau garis keturunan. Perzinaan dapat menyebabkan seorang anak tidak mengetahui ayah kandungnya, bahkan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penetapan nasab. Padahal, kejelasan garis keturunan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial maupun urusan pernikahan. Makanya ada hikmah besar dari diharamkannya zina.

Diharamkannya Zina untuk Menjaga Nasab (Garis Keturunan)

Salah satu hikmah berharga dari diharamkannya zina adalah menjaga nasab atau garis keturunan. Bayangkan betapa rumitnya keadaan seorang wanita yang hamil dan kemudian melahirkan seorang anak, sementara anak tersebut tidak mengetahui siapa ayah kandungnya.

Anak itu kemudian tumbuh dewasa dan mulai berinteraksi dengan banyak orang. Dia harus mengurus berbagai keperluan administrasi dan menjalani kehidupan sosial, tetapi tidak mengetahui siapa ayah kandungnya. Sementara itu, sang ibu hanya bisa menangis, bersedih, dan menyesali perbuatannya pada masa lalu. Keluarganya pun turut merasakan kepiluan karena tidak ada yang bisa dilakukan selain ikut bersedih.

Di samping itu, hilangnya kejelasan nasab juga dapat menyebabkan seseorang menisbatkan anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Perbuatan seperti ini sangat dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan akibat yang berbahaya dan berdampak pada kerusakan moral anak.

Lebih dari itu, jika nasab seorang anak tidak diketahui, berarti dia telah kehilangan salah satu unsur penting dalam kesetaraan (kafaah) yang diperhatikan oleh para ahli fikih dalam pernikahan.[1] Oleh karena itu, ketidakjelasan nasab dapat menyebabkan orang lain enggan menikahkan keturunan yang berada dalam kondisi tersebut.[2]

Penulis:

Abu Yusuf Wisnu Prasetya, S.H.

Catatan kaki:

• [1] Para ulama menjadikan kejelasan nasab sebagai salah satu kriteria penting dalam menilai kesetaraan (kafaah). Ketika seseorang memiliki nasab yang jelas dan diketahui asal-usulnya, dia dianggap mempunyai kedudukan sosial yang terjamin dalam masyarakat.
• [2] Amin Husain Yunus, Atsar az-Zinaa fii Masaa-il al-Ahwaal asy-Syakhshiyyah, hal. 47.